Oligarki Di Negeri Demokrasi

Oleh : Hamu Fauzi (Penulis adalah mahasiswa dan aktivis)

Pemalang merupakan kabupaten yang sexy, sebetulnya jika dilihat dari geografis dan sumber daya alamnya, kota yang sudah tua jika dilihat dari awal terbentuknya ini memiliki bonus sumberdaya alam berupa gunung, pantai dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sangat mengundang interest dari para kapital, investor maupun pengembang.

Contoh lain dari luar biasanya, potensi daerah adalah tambak bandeng di Pemalang, tambak di Pemalangan beda dengan di kota yang lain, intensitas lumpur / endut (Bhs Jawa) yang terkandung di dalam tambak sangatlah sedikit sehingga berpotensi memberikan stimulus pada kesehatan bandeng dan memberikan rasa yang khas daging si bandeng dibanding yang lain, tentunya daging akan lebih padat dan bernutrisi lebih tinggi jika di labkan secara profesional.

Namun sumber kekayaan tersebut tidak akan menjadi nilai lebih jika tidak dikelola oleh tenaga yang profesional. Melihat perkembangan pemuda dalam segi kapasitas serta intelektual dan jaringan di luar, saya optimis Pemalang sudah siap menjadi kabupaten yang sangat maju dalam kurun waktu singkat.

Kembali saya tegaskan, hal tersebut hanya akan jadi angan-angan jika dalam tata demokrasinya masih merujuk pada pendekatan mekanik atau kasarannya pemerintahan oligarki. Perlunya demokrasi bukan hanya mengenai tata kelola politik/kekuasaan namun mekanisme perlakuan kebijakan pun harus secara demokrasi.

Penulis tidak akan menyinggung jauh mengenai politiknya karena tentunya akan sangat kompleks jika dijabarkan dalam sebuah artikel, namun penulis akan lebih mengerucutkan pada oligarki kebijakan.

Kita ambil analigi gampang, jika sistem kepemerintahan Pemalang kenyataannya memang benar-benar menganut sistem oligarki dimana hanya ada kekuatan absolut tunggal yang menguasai trias politika, legislatif, yudikatif, eksekutif, sesungguhnya tidak akan jadi masalah jika dalam segi kebijakan masih demokratis.

Jika kami ibaratkan oposisi dari pemerintah tersebut adalah rakyat, maka seharusnya dalam membuat kebijakan daerah harus melibatkan rakyat, di dalam rakyat ada tokoh agama, praktisi, aktivis, akademisi dan lain-lain melalui wadah yang ada.

Contoh spesifiknya jika kita ingin membranding nama daerah dengan bandeng misalnya, secara eksekusi silahkan pemerintah yang melakukan karena jelas pemerintahan oligarki akan melakukan eksekusi program dengan sistem kekeluargaan atau gamlangnya ayah akan memandatkan anaknya untuk mengerjakan kerjaan yang sedikit resikonya namun keuntungannya banyak.

Dalam tahapan tersebut masih bisa dimaklumi walaupun idealnya di negara demokrasi hal tersebut merupakan penyelewengan. Nah kembali pada pembahasan branding tadi seharusnya dalam penentuan kebijakan atau metode yang harus ditempuh sangat perlu peran masyarakat. Sangat banyak argumentasi mengenai perlunya rakyat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, nanti akan kami perlebar di tulisan selanjutnya.

Namun ketika rakyat tidak diberi ruang untuk bersama membuat kebijakan otomatis akan banyak dugaan dan perspektif negatif pada pemerintah, misal "ah itu bikin-bikin proyek gitu paling buat di korupsi" dan ribuan dugaan lainnya. Minimal ketika masyarakat diberi kesempatan berdemokrasi diranah kebijakan masyarakat akan turut mengawal kebijakan tersebut sampai sukses.

Lalu ketika kebebasan berdemokrasi masyarakat sudah benar-benar dikebiri baik kebebasan berdemokrasi secara politis maupun secara pembuatan kebijakan maka bukan salah rakyat jika menamai sistem pemerintahan di Pemalang ini menganut kerajaan atau oligarki kekuasaan bahkan mungkin ada yang menyebut veodal mungkin. Dan bukan salah rakyat juga jika ada rakyat yang mengatakan pemimpin dholim atau semacamnya, karena masyarakat sudah cerdas bahwa negara ini negara demokrasi bukan oligarki veodalisme, bukankah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah definisi dholim...?*
Powered by Blogger.