Mahasiswa Kembali Demo, Tuntut KPK Periksa Bupati Pemalang


JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Aktifis Peduli Pemalang (ASA Pemalang) yang meliputi Gemura (Gerakan Muda Nurani Rakyat), GPI (Gerakan Pemuda Islam), MPP (Masyarakat Perantau Pemalang) dan Gempar (Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya) kembali melakukan aksi demo di halaman gedung KPK pada Rabu (4/12/2019). Mereka menuntut agar KPK melakukan tindakan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang no satu di Kabupaten Pemalang. Menurut mereka Bupati Pemalang Junaedi diduga telah melakukan tindakan korupsi.

"Kami akan mengepung KPK, KEJAGUNG dan MABES POLRI Karena tidak sigap dalam menyelesaikan persoalan dan carut marut yang terjadi di Kabupaten Pemalang.Kesalahan tersebut jelas karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan secara masif oleh Junaedi Bupati Pemalang," Kata Korlap Sauqi dalam orasinya.

"Kami hadir untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan yang kian hari semakin bertambah saja berdasarkan laporan dan aduan yang kami dapatkan dari masyarakat pemalang melalui posko pengaduan," teriak Sauqi.

Adapun yang menjadi tuntutan mahasiswa diantaranya sebagai berikut:
1. Dugaan penyimpangan pada pekerjaan pengurugkan tanah untuk kantor DPRD Kab. Pemalang TA 2016 hasil dari BPK atas rekomendasi dari Polda Jateng. Bahwa diketemukan adanya dugaan kerugian negara yang sangat besar, dan sampai saat ini belum ada satupun Penyidik dari Kejati maupun Polda.
2. Dugaan korupsi anggaran pembangunan Alun-alun dimana dalam pelaksanaannya 1 tahun namun dalam pembangunan dilakukan 3 kali pembangunan.
3. Adanya pemotongan gaji untuk dana asuransi namun tidak ada polis
4. KKN penunjukan keponakan Junaedi yang bernama Sigma sebagai kontraktor tunggal.
5. Dugaan korupsi senilai 10,437 M pengadaan peralatan SID di-210 Desa di Kabupaten Pemalang.
6. Dugaan korupsi anggaran pembangunan Terminal Pemalang.
7. Dugaan adanya Penekanan terhadap Kepala Desa, guru-guru, & honorer untuk memenangkan anak dan istrinya menjadi DPRD tahun 2014-2019 dan 2019-2024 dengan biaya yang dibebankan masing-masing dan dengan ancaman pemindahan tempat kerja di pegunungan.
8. Usut asal usul asset-asset kekayaan milik bupati yang meliputi 2 SMK, Rumah Makan dan beberapa perkebunan.
9. Dugaan korupsi anggaran pembangunan objek wisata Widuri.
10. Mangkraknya pembangunan Pasar Randudongkal yang sampai saat ini tidak selesai.
11. Dugaan adanya jual beli jabatan di dinas dengan nilai Rp 300.000.000,- /jabatan dan Honorer Rp 50.000.000,-
12. Dugaan adanya korupsi pada proyek pembangunan hotel oleh Disparpora di depan pemandian Moga yang makrak.

Dari banyaknya persoalan yang ada di Kabupaten Pemalang, mereka menuntut KPK, KEJAGUNG dan Mabes POLRI untuk segera turun dan melakukan investigasi.

"Dari Banyaknya carut marut persoalan tersebut maka kami dari Aliansi Solidaritas Aktifis Peduli Pemalang (ASA Pemalang) menuntut KPK, KEJAGUNG dan MABES POLRI untuk segera turun dan melakukan investigasi serta mendengar langsung jeritan serta tangisan dari masyarakat pemalang yang selama ini di dhalimi oleh Junaedi Bupati dholim, selain itu kami juga menuntut agar segera dilakukan pemeriksaan serta penangkapan kepada Junaedi Bupati dzolim yang sudah menyengsarakan masyarakat pemalang," kata salah satu pendemo yang tidak mau disebutkan namanya. (Topik)

Powered by Blogger.