Bupati Pemalang Minta Kades Segera Ajukan Pencairan ADD


PEMALANG - Pada pembukaan Rapat Koordinasi Kepada Desa Dan Lurah se Kabupaten Pemalang, di Regina Convention Center, Rabu (11/3/20) kemarin, Bupati Pemalang, H. Junaedi menyinggung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019 dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020.

Menurut bupati, pada tahap I pemerintah telah mencairkan 21 desa, untuk 43 desa masih dalam tahap verifikasi. Sedangkan 157 desa yang lainnya hingga saat ini belum mengajukan pencairan, sehingga tidak terjadi perputaran uang yang membantu menggairahkan ekonomi masyarakat pedesaan.

"Hingga saat ini belum ada lagi desa yang mengajukan pencarian, seharusnya sudah ada," katanya.

Sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, LPPD wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa (ILPPDD), kepala desa wajib menginformasikannya kepada masyarakat.

Dari itu, bupati meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD) termasuk kepala desa, untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban tentang pemerintahan desa dan memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, bupati memerintahkan aparat penegak hukum di Kabupaten Pemalang untuk mengawal setiap pelaksanaannya, agar anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Saya tekankan agar ini menjadi perhatian semuanya. Bagi desa yang belum memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa maka segera susun, laporkan dan ajukan pencairan. Kalau ada kesulitan ataupun kendala, sebutkan saja untuk dicarikan solusinya," tegasnya.*


Reporter: J'S
Powered by Blogger.