Diskresi Bupati, Pegawai Diizinkan Kerja Di Rumah


PEMALANG - Penyebaran virus Corona COVID-19 semakin meluas diberbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Terlebih, setelah beberapa waktu lalu Badan Kesehatan Dunia atau World Healthy Organisation (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo, menggelar rapat koordinasi bersama bupati/walikota se Jawa Tengah, guna membahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan terkait penanganan kasus ini.

Rapat berlangsung pagi ini, (Selasa, 17/3/20) sekira pukul 09.30 WIB, melalui Video Conference, di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) kabupaten/kota masing-masing.

Usai mengikuti rapat, Bupati Pemalang, H. Junaedi dengan didampingi Nugroho Budi Rahardjo, Kadiskominfo Pemalang berpesan kepada semua pihak agar lebih waspada dan mengikuti protokol penanganan virus asal negeri China ini.

Sebagaimana yang disampaikan kepada Gubernur Ganjar Pranowo, bupati menginformasikan bahwa, saat ini di Kabupaten Pemalang terdapat 13 orang dalam pemantauan (ODP) dan 2 pasien dalam pengawasan (PDP), termasuk pasien perempuan yang sedang dirawat secara intensif di RS. Kardinah, Tegal.

"Bahwa di Kabupaten Pemalang ada 13 orang ODP dan 2 PDP sudah saya sampaikan ke pak gubernur, termasuk pasien perempuan yang sedang dirawat di RS. Kardinah Tegal," tuturnya.

Dengan segala keterbatasan, lanjutnya, Pemerintahan Kabupaten Pemalang telah menunjuk tiga rumah sakit untuk menangani pasien Corona, yaitu, RSUD. dr. M. Azhari, RS. Santa Maria dan RS. Siaga Medika.

Terkait sqedule kerja pemerintah yang terhambat karena adanya pandemi Corona COVID-19, bupati menegaskan, jika memungkinkan, urusan dinas bisa dikerjakan di rumah. Utamanya bagi kantor dinas yang memiliki ruangan kurang dari satu meter (Sempit-red). Seperti halnya yang akan dilaksanakan di Kota Pekalongan besok pagi (Rabu, 18/3/20).

"Ya, saya perintahkan kepada kantor dinas yang memiliki ruangan kurang dari satu meter, untuk mengizinkan pegawainya kerja di rumah. Ini diskresi bupati dan saya bertanggung jawab," tegasnya.

Saya minta, tegasnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sugiyanto segera berkoordinasi dengan kepala dinas, catat kantor dinas mana saja yang ruangannya sempit dan menimbulkan kontak fisik. Liburkan !!

Penulis: Jumanto Sastro

Powered by Blogger.