Kontroversi Gedung PGRI dan Bangunan Sekolah Sebagai Tempat "Isolasi" Covid 19


Pemalang - Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten., tak hanya memikirkan keberlangsungan hidup para warga masyarakat ditengah situasi pandemi covid- 19 saat ini. Beragam jalan keluar dipilih hanya untuk para warga masyarakat bisa bertahan hingga pandemi covid 19 berakhir. Tak hanya bantuan pendidikan, pajak, pangan, hingga larangan untuk bepergian pun dikeluarkan hanya untuk menghentikan pandemi covid- 19. Selain itu, Pemerintah juga selalu memikirkan cara untuk menghentikan pandemi ini.

Langkah Pemerintah tersebut juga tidak bisa 100% lancar tanpa hambatan dalam penanganan covid 19. Banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan Pemerintah dalam menghentikan pandemi covid 19. Beragam alasan yang dilakukan pihak pihak tak bertanggung jawab, seakan membuat warga masyarakat rawan kehilangan segalanya dimasa pandemi covid 19 ini.

Tidak hanya itu saja. Hal tersebut juga tampak nyata ketika terjadi gesekan antar tim gugus tugas covid 19 yang dibentuk oleh Pemerintah.

Hal tersebut nampak nyata dilingkungan tim gugus tugas penanggulangan covid- 19 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Gesekan nampak nyata antara Ketua PGRI yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Mualip, dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Bagaimana tidak. Pergesekan itu terjadi ketika Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mempergunakan Gedung milik PGRI, dipergunakan sebagai tempat isolasi pasien PDP covid 19 yang ada di Kabupaten Pemalang. Tempat isolasi tersebut tidaklah serta merta tanpa ada penolakan dari pihak lingkungan saja. Penggunaan bangunan itu pun mengundang pendapat dari Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Terlepas dari penolakan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pemalang dan warga sekitar. Pergesekan juga diam diam terjadi antara PGRI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

"Kami memang bersedia jika Gedung PGRI tersebut dipakai untuk penanganan PDP covid 19. Namun hingga detik ini, dokumen tentang jaminan kesehatan lingkungan sekitar dan Gedung, serta jaminan AMDAL nya saja belum kami terima. Hal tersebutlah yang membuat kami sedikit bertanya tanya.", ungkap Mualip, (20/4).

Penggunaan Gedung PGRI yang diharapkan bisa jadi tempat isolasi atau penampungan bagi warga yang berstatus PDP atau warga yang berstatus Positif covid 19.

Permintaan pihak pengurus PGRI Kabupaten Pemalang tentang jaminan kesehatan serta pembuangan limbah, tampak hanya isapan jempol bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Dokumen yang berisi permintaan tersebut seperti angin yang datang lalu pergi tanpa bisa terlihat wujudnya.

"Oh dokumen itu sudah kami serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.", kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Mardiyanto, (21/4).

Jawaban yang diberikan oleh pria yang akrab disapa Pak Iyan ini justru tidak sesuai kenyataan. Hal tersebut TERBONGKAR setelah kami mengetahui fakta jika dokumen itu masih berada di Dinas Kesehatan dan belum diserahkan pada siapapun. Hal tersebut terbongkar saat Sekdin Dinas Kesehatan menghubungi stafnya dan menanyakan tentang berkas tersebut.

"Dokumen masih di Bu Dokter, Pak. Tapi ini ada Soft copy nya.", terang Staf yang dihubungi olehnya.

Kenyataan pahit yang kami dapatkan itu, seakan membuktikan bahwa terjadinya gesekan di dalam tubuh tim gugus tugas bentukan Bupati Pemalang DR. A. P. H. Junaidi SH., MM., .

Sementara itu. Dikatakan lebih lanjut oleh Mualip, ketika ditanya mengenai alasan dirinya belum mengijinkan penggunaan bangunan sekolah sebagai tempat isolasi.

"Sedang kami bahas mengenai hal tersebut. Agar tidak ada sesuai yang muncul dibelakang harinya. Lha yang sebelumnya saja kami tidak mendapatkan kejelasan, malah kami yang disalahkan banyak orang.", imbuh Mualip.

Hingga berita ini diturunkan, dokumen mengenai jaminan AMDAL serta jaminan lingkungan serta Gedung dan juga keputusan penggunaan bangunan pendidikan yang nantinya akan digunakan sebagai sarana atau tempat isolasi pasien PDP covid 19, belum keluar dan tersebar. Entah karena faktor tidak mau diketahui oleh banyak orang, Dokumen tersebut seakan bersifat tertutup. Tanpa bisa dilihat oleh siapapun walau hanya sekedar diintip oleh rekan pers Kabupaten Pemalang. (Dentang)
Powered by Blogger.