Dinsos Pemalang, Lakukan Pengecekan Data Ulang


JURNALPEMALANG.CO.ID, RANDUDONGKAL - Dinsos Kabupaten Pemalang lakukan perbaikan dan usulan data peneremi bantuan  Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Provinsi di Kecamatan Randudongkal, Jum'at (29/05/2020). Hal itu dilakukan agar tidak ada kesimpang siuran  bantuan JPS di wilayah itu. 


Perbaikan dan usulan penerima bantuan JPS provinsi dihadiri Kaur Kesra, perwakilan perangkat dan kepala desa se- Kecamatan Randudongkal.

Kabid Dinsos Kabupaten Pemalang Supadi, AKS
mengungkapkan, data dari provinsi sebenarnya hanya rujukan data dari desa, namun
yang dipermaslaahan dan menjadi polemik sekarang usulan data dari awal ke propinsi malah munculnya terakhir.

Mudah-mudahan desa menghadapi dan  memutuskan ini penuh arif dan bijaksana," kata Supadi.

Ia pun menambahkan kalau  data di propinsi cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan,  kalau yang provinsi yang belum valid bisa di perbaiki

Dalam kesempatan itu perwakilan Kasi Kesra   menyampaikan kesulitan pendataan terhadap Nik melalui aplikasi yang terkadang sulit keluar bahkan mental  bahkan yang muncul Nik daerah awal sebelum pindah yang sangat membingungkan dan menguras pikiran karena benturanya dengan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Randudongkal Troy Suharto  bahwa betapa membingungkanya peng inputan data melalui aplikasi SIKS ( Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial )  nantinya tidak mengurangi kwuota JKN provinsi dari desa lain.

"Bahahkan saya sering bingung kalo di tanya warga kapan keluarnya," ungkap Troy suharto

Muhidin selaku TKSK Kecamatan Randudongkal menegaska mengenai  Bansos propinsi tidak ada pengurangan kuota yang ada pengurangan data yang salah itu berawal dari KK yang salah Atau ganda contohnya dari nomer dikit Nik yang kurang atau perubahan Kartu Keluarga  dari yang lama ke yang baru dan itu harus segera di upgred baik Nik atau Kk nya ke Capil. Mengenai Data yang sudah di tetapkan dari SK Gubernur tidak ada pengurangan kuota penerima JKN provinsi /  tapi pengurangan data  , jika data yang sudah diajukan berkurang bukan berarti kuota berkurang tetapi data itu harus ada perubahan atau penggantian biar untuk memenuhi kuota yaitu dengan cara Jika ada kesalahan data berarti harus ada perbaikan, Jika data sudah masuk dalam DTKS maka secara otomatis data tertolak untuk bantuan provinsi sehingga perlu diganti dengan data lain dan untuk Bansos JKN Provinsi di Kecamatan Randudongkal total 6,787 KPM  dengan harapan bantuan sosial Pandemik covid 19 dari provinsi segera disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) ungkap Muhidin.(tresna)

Post a Comment

SILAHKAN BERKOMENTAR DENGAN BIJAK DAN SESUAIKAN DENGAN TEMA PEMBAHASAN

Powered by Blogger.