Oknum Wartawan Yang Diduga Lakukan Pemerasan, Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ilustrasi

JURNALPEMALANG.CO.ID, PEMALANG - Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Pemalang, ke empat oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap  sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kab. Pemalang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan kini mereka menjalani penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut.  Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Suhadi pada Sabtu (20/6/2020).

AKP Suhadi mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, mereka ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga : Diduga lakukan Pemerasan, Empat Oknum Wartawan Dibekuk Polisi

"Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, ke empat pelaku kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan," kata AKP Suhadi.

Ia mengungkapkan, mereka dijerat pasal 368 jo 55 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Lebih lanjut AKP Suhadi menjelaskan, pihak penyidik masih menggali keterangan dari kades-kades lainnya.

"Kita masih meminta keterangan korban-korban lainnya. Karena dari informasi yang kita terima, ada banyak korban," jelas AKP Suhadi.

Dari informasi yang dihimpun, para pelaku meminta uang dengan dalih untuk menutup kasus pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada di 91 Desa di Kabupaten Pemalang. Jika permintaan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melaporkan 91 Kades tersebut ke aparat penegak hukum.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang (Simongklang) Imam Wibowo menjelaskan, kasus penyimpangan pengelolaan ADD dalam soal Penghasilan Tetap (Siltap) Kades di 91 desa yang disebut keempat pelaku tidak benar.

"Tidak benar ada penyimpangan pengelolaan ADD, itu mengada-ada," kata Imam.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa Siltap Kades sudah sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Siltap Kades juga tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

"APBDes adalah produk hukum Pemerintah Desa dan itu dibahas bersama bukan keputusan sepihak Kades. Kesalahannya di mana? Kalau Siltap dianggap tidak benar, uji materi saja bukan malah mengancam ujung-ujungnya minta uang," ungkap Imam.

Ia menambahkan bahwa ketentuan besaran Siltap dalam APBDes juga sesuai Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes sebelum ditetapkan juga sudah dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sementara itu, terkait persoalan ditangkapnya empat oknum wartawan tersangkut kasus pemerasan, Imam menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian.

"Kami menghormati proses hukum. Jadi masalah ini biar diproses hukum saja sesuai ketentuan," imbuh Imam.

Diketahui, bahwa pada Jum'at (19/6/2020) Satreskrim Polres Pemalang telah melakukan OTT terhadap empat oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan terhadap  Kades di sebuah rumah makan di wilayah Comal. Polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta. Ke empat oknum wartawan itu berinisial JK dan BD, keduanya warga Pemalang, PM asal Batang serta CH asal Pekalongan.*

Reporter : Fahroji
Powered by Blogger.