Warga Bulakan Minta Patok Yang Telah Dipasang Dicabut


JURNALPEMALANG.CO.ID, PEMALANG - Bertempat di Pendopo Balai Desa, Pemerintah Desa (Pemdes Desa) Bulakan menggelar musyawarah bersama masyarakat dan Perhutani pada Jum'at (24/7/2020).

Musyawarah tersebut digelar untuk menyikapi keresahan warga terkait pemasangan batas antara tanah milik Perhutani dan masyarakat yang dilakukan Perhutani melalui mitra PT. Damaco yang menimbulkan keresahan.

Menurut Kepala Desa Bulakan Sigit Pujiono musyawarah ini bertujuan memecahkan masalah yang ada  yaitu tentang batas hutan dengan harapan ada solusi dan ada keputusan bersama sehingga masalah tidak meluas dan tentunya hubungan  Perhutani dan masyarakat tetap harmonis dan tentunya masyarakat harus ada jaminan dan putusan yang terbaik.

Dalam kesempatan itu Endang I perwakilan dari PT Damaco menjelaskan  bahwa PT Damaco adalah  Pihak ketiga mitra BPN mereka pemenang lelang secara nasional Program Pemetaan situasi batas hutan, nama kegiatan pemetaan situasi memetakan daerah wilayah hutan
berdasar data peta menggunakan titik kordinat yang diberikan Perhutani.

"Kalau dalam pemasangan itu ternyata menimbulkan masalah mereka tidak akan memasang dulu," ungkap Endang.

Agus selaku perwakilan Perhutani menyampaikan  bahwa tujuan pemasangan patok adalah untuk mengetahui batas situasi hutan.

"Tujuannya melakukan pemetaan peta batas situasi hutan supaya penggunaan dan pemanfaatan ruang dalam rangka mendapatkan batas hutan dan non hutan, Perhutani dalam pengukuran ini  menggunakan data peta kawasan hutan dari jaman Hindia Belanda.
Namun dalam pelaksananya menuai permasalahan," kata Agus.

"Kami selaku pihak perhutani  menghadiri musyawarah ini yang difasilitasi Pemerintah Desa  dengan harapan permasalahan ini bisa selesai.
Dan  permasalahan yang ada ini serta keputusannya akan kami laporkan ke atas untuk dipecahkan solusinya dan tentunya akan dikaji kesesuaian data selama ada pendukung dokumen yang ada dari hasil di Lapangan," imbuhnya.

Akhirnya dalam musyawarah tersebut menghasilkan 2 keputusan yaitu  PT Damaco akan tetap rekam data  tapi patok yang dipasang  akan di cabut hari ini karena sudah ada kesepakatan dengan Perhutani, kemudian.

Pihak perhutani dan PT Damaco tetap merekam data, untuk analisa hasil  akan disampaikan nantinya.

Permasalahan warga dengan Perhutani bermula dari patok yang dipasang perhutani melalui PT Damacho selaku pihak ke 3 dari BPN (Badan Pertanahan Nasional ) selaku pemenang tender pemasangan patok batas hutan tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki warga bahkan sampai menjorok ke tanah warga.

Menurut Imam salah satu warga yang tanahnya telah dipasangi patok bahwa pemasangan patok itu membuat resah, bagaimana tidak ? Tanah yang dimiliki dari jaman kakek neneknya  bahkan telah bersertifikat dari tahun 80-an tiba-tiba langsung dipasangi patok batas hutan.

"Wong pemasangan patok batas hutan udah ada sebelumnya bahkan sama yang masang pihak Perhutani namun kenapa tiba-tiba patok dipasang lagi  di tanah kami," ungkapnya.

Maka dari itu warga meminta agar patok yang telah dipasang dicabut kembali karena tanah yang mereka miliki itu sudah sah dan bersertifikat serta membayar pajak.(tris)
Powered by Blogger.