JURNALPEMALANG.CO.ID, Pemalang - Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselenggarakan oleh BAPPEDA dan Pendopo Kabupaten Pemalang berlangsung membosankan.Demikian disampaikan oleh Hamu Fauzi selaku Founder Youth Pemalang dalam pers rilis yang dikirim ke redaksi Jurnalpemalang.co.id, Senin (29/3/2021).
"Kegiatan serap aspirasi masyarakat seperti ini seharusnya jangan hanya kegiatan yang bersifat formalitas, karena RPJMD merupakan konstruksi pembangunan daerah dari berbagai macam aspek yang paling fundamental sebelum disahkan dalam Perda," kata Hamu.
Hamu Fauzi juga mengkritisi draft RPJMD yang masih sangat rancu, menurutnya draft ini sebelum disahkan nantinya melalui Perda harus banyak menyerap aspirasi publik.
Selain itu kejanggalan lagi yang di kritisi hamu adalah terkait target dan capaian kinerja Pemkab pemalang 2021 - 2026 kedepan yang tertuang dalam draft tersebut.
"Ini jelas akan banyak sekali kebocoran anggaran di berbagai OPD jika perencanaannya seperti ini, saya beri contoh seperti ini, lihat saja pada poin a halaman VI-2 yang menjelaskan tentang akuntabilitas publik, ini saja bertentangan dengan isi tabel 3.17 tentang angka Pendapatan Asli Daerah yang jumlahnya selisih 20 an milyard dengan informasi di djpk.Kemenkeu.go.id. Lantas di mana point akuntabilitas nya!"ujar Hamu.
Selain itu, ia mengkritisi terkait penganggaran belanja bantuan sosial yang terdapat pada point F halaman III-64, menurutnya belanja target belanja bantuan sosial 2022 - 2026 yang nominalnya tertera 7,5 milyard per tahun tidak sesuai dengan target pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pemalang yang dipresentasikan sebelumnya.
"Harusnya kalau memang target capaian kedepannya penurunan kemiskinan berapa persen pun, maka anggaran belanja bantuan sosial pun dikurangi, tidak sama seperti ini. Awas nanti ada kebocoran anggaran!"tandas Hamu Fauzi.(*/red)
