JURNALPEMALANG.CO.ID - Laskar Patih Sampun melakukan audensi di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (7/6/21). Audiensi terkait program kerja Bupati - Wakil Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo - Mansyur Hidayat yang genap 100 hari pada 06 Juni 2021 kemarin.
Sebagai pemimpin baru Agung-Mansyur diharapkan bisa memperlihatkan gebrakan, terobosan, ataupun percepatan program pembangunan yang dibutuhkan Wong Pemalang.
Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Laskar Patih Sampun, Andi Rustono, dalam janji politiknya pada saat kampanye Pilkada lalu, keduanya menjanjikan perubahan di Kabupaten Pemalang dalam 100 hari program kerjanya yang berakhir pada Minggu (6/6/2021) kemarin.
"Apa yang kita lihat dan rasakan dalam 100 hari kemarin? Yang pertama sekali adalah riuh jalannya pemerintahan akibat munculnya dagelan-dagelan politik dari orang-orang di lingkaran kekuasaan. Berisik sekali. Belum tuntas satu soal, muncul soal lain. Bertubi-tubi begitu," katanya.
Lanjutnya, belum lagi banyak bermunculan beberapa kelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dengan cara melakukan intervensi kepada pihak-pihak tertentu. Kelompok ini selalu mengatasnamakan 'ORANGNYA BUPATI'.
Termasuk munculnya persoalan upeti BPNT yang disebut-sebut melibatkan oknum anggota DPRD dan petinggi partai politik pengusung Agung-Mansyur.
"Sebegitu ramainya sampai publik tidak mendengar kebijakan segar dari pemerintahan Agung-Mansyur. Program kerja pada akhirnya tertutup atau ditutupi oleh ingar bingar persoalan-persoalan itu," tandas Andi Rustono.
Sementara, Heru Kundhimiarso menambahkan, belum redanya hingar bingar yang tak lucu itu, publik dikagetkan dengan tertangkapnya salah satu oknum pejabat eselon II di Pemerintahan Kabupaten Pemalang oleh polisi. Oknum pejabat tersebut diduga terjerat kasus bantuan bedah rumah dari Kementrian DPUTR.
"Tentu kita berharap kemudian akan merembet ke persoalan-persoalan hukum lainnya," Heru berharap.
Padahal, kata Heru, publik berharap ditangan Agung-Mansyur, kerusakan infrastruktur jalan segera teratasi. Kinerja birokrasi lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Persoalan pengangguran teratasi, penanganan Pandemi Covid-19 semakin memburuk seakan menjadi sebuah 'proyek' yang tak tersentuh hukum dengan anggaran yang begitu besar.
Ditambah, lanjut dia, pembatasan aktivitas masyarakat yang selalu tebang pilih tanpa konsep yang jelas dan persoalan-persoalan lainnya yang menyangkut hidup orang banyak. "Namun pada kenyataannya, yang terjadi sama saja, tidak ada bedanya. Perubahan yang dijanjikan cuma omong kosong," jelasnya.
Dari persoalan-persoalan tersebut, maka Laskar Patih Sampun meminta dan mendesak agar bupati dan wakil bupati, Agung-Mansyur segera melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Menyudahi segala kegaduhan dagelan politik yang tak pernah lucu itu.
"Berikan pelayanan terbaik untuk Wong Pemalang. Wujudkan PERUBAHAN yang selama ini dijanjikan. Karena tentu masyarakat berharap, ditangan Agung-Mansyur, Kabupaten Pemalang akan jauh lebih baik. Bukan sebaliknya," tegas Heru Kundhimiarso.(Sasongko)
