JURNALPEMALANG.CO.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Doni Akbar, SE kembali hadir di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.Kali ini ia menjadi nara sumber pada sosialisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digelar di hotel R-gina Pemalang pada Rabu 22 Desember 2021.
Kegiatan sosialisasi yang bertemakan BUMN Sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini diikuti para pelaku Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di Pemalang.
Dalam arahannya, Doni Akbar, SE mengatakan, bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran penting BUMN dalan PEN itu sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengetahui manfaatnya.
" Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai peran penting BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat diperlukan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia," kata Doni Akbar, SE anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) X.
Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah memiliki peran sangat strategis sebagai lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk menjalankan berbagai program yang sudah sangat dinanti rakyat.
" BUMN sejatinya merupakan motor penggerak yang luar biasa dahsyat, dengan setidaknya memiliki kekuatan sepertiga ekonomi nasional," papar Doni.
Selain itu, infrastruktur BUMN paripurna dan tak tertandingi, di berbagai bidang dan menjangkau jaringan manca negara hingga plosok daerah dan pulau-pulau terluar.
"Jadi, meski tugas menjalankan program-program untuk mengatasi krisis akibat pandemi saat ini super berat, tetapi bagi perusahaan negara juga bukan sesuatu yang mustahil dalam mengatasi kebuntuan," tandasnya.
Menteri BUMN yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
Dalam melaksanakan tugas, Ketua satgas tersebut memiliki dua senjata utama.
Pertama, kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kedua, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
Tentu saja kewenangan yang luar biasa tersebut bisa segera digunakan untuk mempercepat realisasi pengucuran dana penanganan Covid-19 dan dampaknya. "Sebab, di tengah pandemi, praktis hanya pemerintah yang masih kuat berbelanja untuk penanganan Covid-19 maupun menggerakkan kembali ekonomi yang sempat terhenti saat penerapan pembatasan sosial berskala besar di tengah konsumsi rumah tangga dan investasi swasta yang anjlok," jelasnya.
Lebih jauh, Doni mengutarakan mengenai pentingnya mengedukasi masyarakat tentang program BUMN dalam memimpin program Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).
Masih menurut Doni, hal itu akan menumbuhkan Kembali kepercayaan para pelaku bisnis dan ekonomi bahwa pemerintah sangat serius dalam pemulihan ekonomi.
"Sosialisasi sebagai bagian dari senjata utama program percepatan perputaran roda ekonomi sampai ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.
Wujud nyata sinergia dan kolaborasi BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dengan berbagai lembaga baik pemerintah pusat, daerah dan swasta.(fah)
