JURNALPEMALANG.CO.ID - Banyaknya warung remang-remang di lokasi jalur pantura Comal Baru, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Pemalang kerap disalahgunakan untuk prostitusi terselubung.
Bukan yang pertama kalinya keberadaan warung remang-remang tersebut sudah beberapa kali dirazia oleh Satpol PP Pemalang, namun tidak ada efek jera bagi pemilik warung dan PSK di lokasi tersebut.
Hal ini disampaikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Pelita Bangsa (GNPB), Abdul Hakim saat menggelar audiensi dengan DPRD di balai rakyat kantor DPRD Pemalang Rabu (27/7/2022). Menurut Hakim setidaknya ada sekitar 30-an warung yang masih menjajakan layanan prostitusi.
"Maka dari itu, kami dengan tegas menuntut agar warung remang-remang tersebut untuk dilakukan pembongkaran karena sudah sangat meresahkan. Serta meminta menerapkan sanksi tegas kepada pelaku prostitusi ilegal. Pemkab juga harus turun tangan terkait hal ini karena sebagaimana kita tahu salah satu visi bupati Pemalang bisa menjadikan Pemalang yang agamis," ujarnya.
Hakim juga menambahkan, status ijin bangunan warung remang-remang itu sampai sekarang belum ada, termasuk dari pemilik lahan dalam hal ini Pabrik Gula (PG) Sragi.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemalang, KH Saifullah Ahmad juga senada dengan GNPB mendukung penuh upaya pembongkaran lokasi esek-esek tersebut.
"Apa yang terjadi disitu selama ini berpotensi tinggi untuk kegiatan maksiat. Merusak moral bangsa, intinya marilah bersama-sama untuk melakukan eksekusi. MUI sudah lama memberikan masukan itu kira-kira sudah sejak 10 tahun lalu," katanya.
Anggota dari komisi A, Syafi'i menegaskan, pemilik lahan tempat warung remang-remang itu berada (PG Sragi) harus ikut bertanggungjawab ketika lahan miliknya disalahgunakan.
"Ke depan jangan memberikan surat perjanjian kontrak (SPK) kepada mereka. Karena jika itu sampai diberikan sama saja memberikan legalitas untuk mereka," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, perwakilan pihak pemilik lahan Heri selaku tim aset PG Sragi menyampaikan, akan membawa persoalan ini ke atasan. Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan pemilik warung.
"Sebagai pemilik lahan malah kita dirugikan karena kita bayar pajak lahan itu dan sampai saat ini tidak ada kompensasi apa-apa untuk PG. Namun ini yang dipermasalahkan kan prostitusinya, hasil rapat ini akan kita sampaikan ke atasan apakan nantinya akan dibongkar atau tidak keputusan ada di pusat," ungkap Heri.
Audiensi ini dihadiri oleh pihak terkait seperti Satpol PP, Polres Pemalang, MUI serta FKUB . Sayangnya dalam rapat audiensi itu pihak paguyuban warung remang-remang tidak hadir meskipun sudah diundang oleh sekertariat DPRD.(YUS)
