Iklan

terkini

Iklan

Penegakan Hukum Terhadap Anak

27/12/22, 22:39 WIB Last Updated 2023-01-07T15:41:22Z
Oleh : Diasti Rizki Ramadhani, S.Tr.Pas. (Pembimbing Kemasyarakatan Pertama – ASN Kemenkumham)


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadap dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial masyarakat secara wajar. Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang biasa disebut dengan SPPA menjadi salah satu instrumen hukum yang paling penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara Anak. SPPA ini menjadi perubahan yang menandai dalam penegakan hukum peradilan Anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pendekatan restorative justice melalui diversi sangat dikedepankan dalam penyelenggaraan peradilan Anak ini sebagai upaya mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Di Indonesia terdapat 2 hal penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.*
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Penegakan Hukum Terhadap Anak

Terkini

Iklan