Iklan

terkini

Iklan

Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan Dengan Yayasan X Residivis

30/11/22, 08:49 WIB Last Updated 2022-12-01T02:24:51Z

 (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)


Andari Rizky Aria Putra

POLTEKIP Jl. Raya Gandul Cinere Depok Jawa Barat Indonesia 

andariganocil98@gmail.com


Abstrak


Pola bimbingan Klien di Balai Pemasyarakatan masih mengalami hambatan dari berbagai persoalan yang muncul dalam menjalankan tugas fungsi pada Balai Pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU no. 12 tahun 1995 yang menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan seperti tidak efektifnya kegiatan bimbingan terhadap Klien. Hal hal tersebut merupakan bagian tugas dan fungsi dari Balai pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak berjalan dengan baik. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan mengenai pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan bimbingan Klien di BAPAS. Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pembimbingan masih kurang maksimal sehingga masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat dari kurangnya bimbingan terhadap Narapidana atau Klien Pemasyarakatan. Untuk meningkatkan Pola Bimbingan Klien di Balai pemasyarakatan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu dilakukan suatu pola program bimbingan yang dapat memenuhi hak – hak Klien dan juga menjalankan Undang – Undang Pemasyarakatan di Balai pemasyarakatan yang sudah mengalami keretakan dan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen termasuk sarana dan prasarana yang memadai.


PENDAHULUAN


Dalam implementasi penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan Bimbingan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masalah selalu mengemuka. Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita-berita tentang Narapidana yang mempertanyakan faktor – faktor dari Narapidana masuk kembali ke Lapas, Mantan Narapidana tidak mempunyai Kemampuan dalam bermasyarakat, tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat dan masalah lainnya yang selalu menarik media untuk diangkat. Seperti yang kita ketahui yang terjadi dilapangan apabila Klien sedang melakukan wajib lapor dan dalam bimbingan serta pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Bimbingan tersebut tidak berdasarkan Undang – undang yang ada maka permasalahan baru akan muncul dalam diri Klien tersebut, seperti halnya masyarakat tidak mempercayai Klien tersebut dianggap “Jahat” karena baru keluar dari Penjara, Oleh karena itu tugas dan peran dari hasil bimbingan harus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa klien tersebut adalah masyarakat seutuhnya yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupannya, oleh karena itu dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap klien tersebut harus dapat

 

meyakinkan bahwa klien tersebut dapat bermasyarakat dengan baik yang memiliki kemampuan dalam menjalani kehidupannya, seperti memiliki kemampuan keterampilan yang baik dalam bekerja, memiliki rohani yang baik dalam beribadah dengan dilatih, dapat bimbingan dengan baik oleh Pembimbing Kemasyarakatan.


Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi dan perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran Pemasyarakatan dari arah Pola Bimbingan terhadap Narapidana diluar Lapas dalam hal ini Klien Pemasyarakatan di Bapas yang harus dibenahi.


Pola bimbingan klien BAPAS tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal saja seperti kurangnya sarana dan prasarana pada implementasi yang terjadi di Bapas tetapi juga dipengaruhi oleh Lembaga eksternal seperti hubungan dengan instansi lain, hubungan pola kerjasama lembaga ataupun instansi terkait dalam optimalisasi pola bimbingan terhadap klien. Seperti dalam pola bimbingan klien di BAPAS yang kurang efektif, permasalahan dalam melakukan bimbingan yaitu jauhnya jarak tempat tinggal dengan BAPAS sangat jauh, alamat orang tua tidak diketahui atau penjamin sehingga tidak ada yang bertanggung jawab dan Klien BAPAS mengalami pengulangan tindak pidana akibat kurangnya bimbingan yang diberikan terhadap klien yang tidak mempunyai kemajuan dalam segi keterampilan atau rohaninya. Disamping itu juga, pola bimbingan agar efektif dan tepat sasaran, Bapas harus kerjasama dengan lembaga, instansi lain agar dapat menjalani program bimbingan dengan baik, disamping itu harus ada kebijakan pimpinan secara terbuka dalam memenuhi target capaian terhadap klien.


Disamping itu dari faktor koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Legislatif (DPR RI) maupun dengan LSM, hal inipun perlu adanya sinergi untuk menentukan kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan suatu pola bimbingan ataupun pengawasan terhadap Klien di Bapas Kelas I Bandung. Koordinasi dan pengambilan kebijkan harus sejalan dengan program yang ada di Bapas sehingga terintegrasi dengan baik setiap kebijakan dari Kepala Bapas beserta jajaran pegawai dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul di Bapas. Koordinasi antar lembaga ini terkadang kurang, sehingga perlu dilakukan Sosialisasi, Diskusi antar instansi/lembaga pemerintah maupun LSM yang dapat membantu dan menunjang setiap program yang akan dilakukan. Pengelolaan Bapas ini belum dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik dari sisi anggaran yang ada di Bapas.


Upaya Balai Pemasyarakatan sementara melakukan koordinasi dan sosialisasi yang sinergi antar lembaga tersebut agar masing-masing lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM dapat sepaham dan sejalan melakukan amanah Undang – Undang Pemasyarakatan no. 12 tahun 1995 dalam ayat 1 pasal 4 bahwa Balai Pemasyarakatan adalah Pranata yang melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan amanah Undang – Undang tersebut BAPAS harus memfasilitasi suatu bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan menjadi acuan bagi Petugas dalam membimbing para Klien yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung itu tentang Pasal 1 ayat 5 bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pe mbimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan diluar proses peradilan pidana yang memiliki tugas penting di dalam Pasal 1 ayat 10 mengenai Pembimbingan diselenggarakan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan mengenai bimbingan yang akan dilakukan terhadap klien berdasarkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kejahatan (Residivis).

 

Menghindari isu Residivist yang masih merupakan permasalahan mendasar, Maka dalam hal ini Bapas harus bersinergi dengan lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM dalam melakukan Pola Bimbingan.


Langkah-langkah Kebijakan strategis tersebut dengan membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam memberikan pelatihan, pengawasan, pembimbingan terhadap Klien Oleh PK secara bertahap dan optimal sehingga tujuan dari Undang – Undang dapat tercapai secara baik. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi bimbingan di Bapas. Dengan Judul: Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan dengan Yayasan Insan X Residivis


METODE


Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan dengan subjek penelitian Pegawai Penelitian Kemasyarakatan muda. Jumlah dari pegawai di fokuskan kepada 7 orang. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang dalam melaksanakan bimbingan belum efektif.


Agar pelaksanaan bimbingan yang efektif maka suatu pola bimbingan sebagai strategi untuk menjalankan hal tersebut melalui pola bimbingan dengan yayasan x residivis di bandung yang akan diceritakan dalam penulisan ini.


Penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskripitif yang mengamati kondisi objek kajian ilmiah. Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripitif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: “Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola- pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif”.

 

Hasil


Klien berdasarkan data dilapangan dapat disimpulkan bahwa Klien Dewasa dan Anak di BAPAS Kelas I Bandung dalam berbagai macam bentuk tindak pidana dengan kategori hingga bulan Februari tahun 2020 sebagai berikut;

1. Klien Dewasa

    


Berdasarkan data dilapagan tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien dewasa baik laki – laki maupun perempuan adalah tindak pidana Narkoba. Paradigma penyembuhan klien narkotika membutuhkan intervensi baik medis, psikososial maupun Hukum yang memerlukan waktu dan perawatan jangka panjang dan melibatkan lintas disiplin ilmu, yaitu dokter, psikolog, penyidik (Polisi dan Jaksa), konselor, pembimbing kemasyarakatan dan instruksi kemandirian keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan untuk tindak pidana yang paling sedikit dilakukan keseluruhan klien dewasa adalah Ilegal Loging. Dengan begitu banyaknya Klien tersebut maka harus adanya program khusus dengan bersinergi dengan instansi maupun lembaga lain dalam hal bimbingan agar dapat keahlian baru yang bermanfaat bagi klien di masyarakat.


Bimbingan yang memiliki kendala pada sarana dan prasarana, anggaran ini harus bersinergi dengan Lembaga Sosial, Intansi terkait dalam mengoptimalkan yang menjadi kendala pada BAPAS itu sendiri dalam hal ini sinergi dengan Yayasan Insan X Residivist Bandung. Yayasan Insan X Residivist ini didirikan oleh Mantan Narapidana yang keluar masuk penjara 8 kali. Menurut kesaksian dari pendiri yayasan tersebut, yayasan ini sebagai sarana kumpulan atau wadah bagi mantan narapidana untuk meningkatkan keahlian sesuai keahlian dan minat. Asep Djuheri atau yang dikenal dengan Heri Coet lahir di Bandung pada 15 Juli 1972, dengan latar belakang keluarga yang broken home heri bercerita “saya anak ke tiga dari sepuluh bersaudara, berawal dari orang tua saya yang broken home, saya terlena dengan kebiasaan buruk saya dalam hal ini narkoba dan mencuri karena alasan ekonomi, dengan du acara mencuri dan jual narkoba saya piker bisa mencukupi kehidupan saya dan saudara saya, awalnya saya menjual narkoba, kemudian dengan coba – coba saya terlena dan kecanduan yang akhirnya menjual iya pemakai juga iya, sudah delapan kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama yaitu pencurian bermotor, saya merasa cape dengan keluar masuk penjara terus, saya berpikir untuk memulai hidup yang baru yang baik, walau keadaan sakau terus saya paksakan tidak Makai kembali itu narkoba walau sampai mati, waktu ada rezeki orang yang mau buat 100 Pin untuk pemilu saya mulai berpikir disitu belajar untuk memulai hal baru. Motivasi saya untuk membangun yayasan ini karena adanya stigma buruk terhadap saya oleh masyarakat, oleh karena itu saya ingin membuktikan bahsa residivis mampu sukses.Lambat laun saya ajak mantan narapidana untuk membuat suatu komunitas residivis dalam berkarya, dengan adanya yayasan ini menjadikan tempat mantan narapidana untuk berbagi, menjadi tempat sandaran bagi mereka yang merasa malu cap buruk dari masyarakat dalam membuktikan bahwa kita bisa sukses dengan keahlian dan minat kita masing–masing” pungkasnya.


Permasalahan anak yang tidak mampu membayar denda sehingga bapas akan mencarikan balai latihan kerja untuk anak tersebut, masalahnya beberapa tempat balai latihan kerja tersebut tidak mau menerima anak tersebut karena anak yang telah menjalani pidana di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA), upaya yang dilakukan ialah bekerjasama dengan Kejaksaan dan Dinas Sosial serta meminta bantuan kerja sama dengan pemerintah setempat kediaman anak untuk menerima anak tersebut, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan dapat menyalurkan suatu dukungan penyaluran terhadap Yayasan yang menerima sebagai wadah anak dalam melatih kerja dapat dioptimalkan dengan baik. Konsep Theraupetic Comunnity (TC) dapat digunakan di Balai Pemasyarakatan, Konsep Theraupetic Community adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan napza, yang merupakan sebuah keluarga terdiri dari orang – orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari negative kearah yang positif. Oleh karena itu berdasarkan yang di dapat dilapangan bimbingan kemandirian maupun kepribadian secara rutin dibutuhkan Klien untuk menuntun untuk lebih baik lagi dan dapat berintegrasi ke masyarakat kembali dengan bersinergi dengan Yayasan Sosial, Lembaga Sosial, Komunitas yang ada di Masyarakat, maupun Instansi terkait tentu di dukung oleh Pemerintah setempat.


Dalam Kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada proses LITMAS, Hakim akan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan yang sebenarnya mengenai latar belakang anak yang melakukan tindak pidana dan sebab – sebab melakukan tindak pidana tersebut. Memberikan bimbingan kepada klien kemasyarakatan anak secara perorangan, pendekatan kelompok yaitu pemberian bimbingan kepada klien pemasyarakatan anak secara perkelompok, dan pendekatan klasikan yaitu pemberian bimbingan kepada klien kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan permasalahan dibutuhkan penerapan dalam optimalisasi dan penguatan penyelenggara guna mencapai tujuan pidana dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dalam implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Yang terjadi di lapangan dikatakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan sendiri yaitu wajib lapor hanya absen saja, Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian tidak berjalan dikarenakan permintaan Penelitian Kemasyarakatan yang banyak, disamping itu kegiatan yang dilaksanakan di pusat banyak seperti: teleconference yang hampir setiap hari, program pencanangan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBK WBBM) menjadi hal yang menyebabkan tugas PK bertambah, alhasil bimbingan hanya satu acara yang tidak ada tindak lanjutnya, untuk itu harus ada program dari bagian Bimkemas dan Bimker dalam setahun agar ada gambaran tujuan yang akan dicapai.

Klien Pemasyarakatan merupakan bagian dalam pemasyarakatan yang dijelaskan dalam beberapa poin mengenai klien dimana dijelaskan sebagai berikut;

1. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

2. Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Dalam hal ini petugas PK mempunyai kekuatan hukum melaksanakan kegiatan bimbingan dan sebagai kekuatan hukum apabila Klien tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BAPAS untuk menindak Klien yang tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut.

3. Klien terdiri dari: terpidana bersyarat, Narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai Succesor suatu bangsa, dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa yang menekankan anak mendapatkan perlingungan atas hak – hak yang dimilikinya. Upaya preventif anak melakukan tindak pidana dengan cara sosialisasi dan penyuluhan, melakukan sosialisasi di sekolah tentang pemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari kejahatan dan bekerjasama dengan instansi – instansi terkait dalam perlindungan anak.

4. Bimbingan anak Negara dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri.

5. Bimbingan anak dilakukan orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan keputusan menteri.

6. Balai Pemasyarakatan yang memiliki peran sebagai: pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

7. Klien Pemasyarakatan yang adalah sesorang yang berada dalam pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

8. Revitalisasi pembimbingan klien dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakaan.

9. Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas

 

Litmas yang dipergunakan untuk: Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi, Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas, dan Memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.


Pola bimbingan dalam Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sinergi dengan Yayasan Insan X Residivist di Bandung dalam acara bimbingan Kemandirian “Jacket Production” pada 2 Juli 2019 mengajak Klien Pemasyarakatan mengikuti program yang diadakan oleh BAPAS sebagai wujud Revitalisai dalam pembekalan keahlian klien yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan yang dihadapi Bapas. Taufik suhandi, Kasus penyalahgunaan Narkotika (Ganja) yang sedang melaksanakan Program Cuti Bersyarat (CB) mengapresiasi peran lembaga menjankan tugas dan fungsi, mengatakan perasaan dimana dia setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak dilepas begitu saja, namun dibekali untuk menjalankan hidup. “Saya merasa terbantu dengan adanya program ini, dengan adanya motivator dalam membantu mantan napi dalam hal pembekalan yang dapat menjalin silaturahmi, saling berbagi ilmu, mendapatkan ilmu baru, saya harap apa yang dilakukan oleh bapas atau instansi lain, ataupun tingkat kecamatan, desa, dapat merangkul kami mantan narapidana dalam penyaluran, pembekalan untuk memiliki keahlian baru untuk dapat berintegrasi kembali ke masyarakat, saya pribadi berminat dengan industry makanan. Karena saya pribadi mempunyai bisnis jasa catering, warung kecil – kecilan di wilayah bandung yang dikenal kota kuliner sebagai pasar strategis, saya harap terus ada program seperti ini secara rutin untuk meningkatkan keahlian saya maupun teman – teman saya yang mantan narapidana untuk meningkatkan ilmu sesuai bidang yang dimiliki dan diminati” Tuturnya. Begitupun dalam keterangan Klien wanita yang bernama Rosidah menceritakan bahwa dengan adanya program yang dilaksanakan di BAPAS dengan bekerjasama dengan yayasan ini menjadikan wadah bagi dirinya yang awalnya malu karena baru keluar Lapas, dengan adanya Yayasan tersebut dijadikannya tempat untuk meningkatkan keahlian yang diminatinya, berikut dalam keterangnnya: “saya sangat semangat dengan adanya program ini, saya dapat informasi dari PK saya, awalnya saya malu, lalu PK saya tetap mendorong saya mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini minat saya dalam membuat kue jadi semangat, semoga kegiatan ini rutin dilakukan dan bisa ada penyaluran bakat bagi kami yang baru keluar dari Penjara”


Pembahasan


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:885) pola adalah suatu system kerja atau cara kerja sesuatu, sedangkan menurut kamus antropologi pola adalah rangkaian unsur – unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (suyoto, 1985: 327).


Pembimbingan Klien yang merupakan salah satu tugasnya berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Klien pada saat melaksanakan program yang mereka jalani. Dengan membuat klien percaya kepada pembimbing adalah cara untuk mengetahui karakter klien, mengetahui apa yang dia butuhkan, pembimbing akan mengetahui rencana bimbingan yang akan dilakukan seperti apa.


Bimbingan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.


Bimbingan klien dalam Revitalisasi Pemasyarakatan di bahas dalam BAB V Pasal 28 bahwa:

1. Revitalisasi Pembimbingan Klien dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemasyarakaan

2. Revitalisasi Pembimbingan Klien meliputi peningkatan terhadap kualitas Litmas yang dipergunakan untuk:

a. Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi;

b. Rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas; dan

c. Rekomendasi pemindahan Narapidana.

Menurut Muhammad Nasir dkk dalam Jurnalnya, bahwa Pencapaian tujuan dipengaruhi dari keinginan pemerintah dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ini tidak berhasil dilakukan maka mustahil tujuan pembangunan nasional dan pembangunan hukum dapat menghasilkan seperti harapan semua pihak.


Upaya meminimalisasi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali harus adanya bimbingan yang efektif dalam membimbing klien untuk memiliki keahlian baru yang dapat menunjang dalam keseharian bermasyarakat. Untuk mengoptimalkan jangkauan kepada masyarakat dibangun Pos BAPAS dengan mempertimbangkan lokasi, wilayah kerja, volume pekerjaan (jumlah klien) dan jangkauan wilayah serta ketersediaan anggaran sesuai amanat undang –undang.


Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pola bimbingan dalam memenuhi hak dari klien dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan berlandaskan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal ini bimbingan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Klien Pemasyarakatan perlu dilakukan dengan tetap dan rutin yang mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Undang – undang Pemasyarakatan. Bentuk pola bimbingan bersinergi dengan instansi maupun lembaga lainnya diperlukan dan dapat di sosialisasikan dengan baik ke masyarakat untuk dapat ditingkatkan agar mampu menumbuhkan keahlian Klien untuk siap bermasyarakat dan juga masyarakat dapat memahami dengan baik dan dapat berintegrasi dengan baik kembali ke masyarakat.


Daftar Pustaka

Lexy Moleong, Metodelogi  Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya, 2005.

Poerwandari, E.K, Pendekatan kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Dwianto Bayu Susanto, 2013, Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Kesasarjanaan Universitas Brawijaya Malang.

Linda Nopitasari, 2019, Bimbingan Individu Pada Anak Bermasalah Hukum Tindak Pidana Asusila Di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dina Anggraini, 2015, Fungsi Penelitian Kemasyarakatan Dari BAPAS Anak Dalam Hubungannya Dengan Putusan Hakim Pengadilan Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak, Jurnal Ilmiah.

Akramista, 2017, Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Pendampingan Anak Yang Bermasalah Di Balai Pemasyarakatan (BAP AS) Kelas I Makassar, Skripsi Fakultas  Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya.

Mohammad Fikri Haiqal, 2016, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Liya Widiawaty, 2019, Proses Bimbingan Klien Pemasyarakatan Melalui Penerapan Rohani Islam Dalam Kemandirian Spiritual Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Artiel Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hartanto Pakpahan, Endah Sasmita, 2019, Implementasi Bimbingan  Terhadap Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat, Jurnal Cakrawala Hukum.

Arif Wibawa, Yeni Sri Utami & Siti Fatonah, 2016, Pola Komunikasi Konselor Narapidana, Jurnal Komunikasi ASPIKOM.

Muhammad Nasir, mohd Din & Dahlan Ali, 2013, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.

Trisapto Wahyudi Gung Nugroho, 2019, Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Hendra Pertiwi, 2017, Peran Balai Pemasyarakatan (BAP AS) Klas I Padang      Dalam   Memberikan Pembimbingan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Sanksi Pidana, Jurnal Ilmiah.

Aditya Sarjana Putra, 2017, Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISULLA Semarang

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang: Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Muridan, 2015, Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerot,

Theresa  Putri,   Eggy,   (2020,   Februari   28)

           Wawancara Pribadi.

Taufik Suhandi, (2019, Juli 2) 

          Wawancara Pribadi.

Rosidah, (2019, Juli 2) 

          Wawancara Pribadi.

Asep Djuheri, (2019,Juli 2) 

         Wawancara




Sumber : RISTEKDIK (Jurnal Bimbingan dan Konseling), Volume 4 No 2 Halaman ,144-156

 






 







Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan Dengan Yayasan X Residivis

Terkini

Iklan