JURNALPEMALANG.CO.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar, SE mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang merupakan bank BUMN untuk mengembangkan pembiayaan rumah rakyat.
"Saya mendukung Bank BTN sebagai mitra Komisi VI DPR bisa lebih besar membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Doni saat Sosialisasi BUMN dengan tema "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan" di hotel The Winner Pemalang, Jum’at (26/5/2023)
Ia mengemukakan, Bank BTN semakin kuat dalam mengawal program sejuta rumah sebagai program kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Performa bank BUMN itu dinilai bagus karena sekaligus menjadi solusi pembiayaan rumah rakyat.
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan lain sebagainya.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut dia, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
"Sektor properti memberi dampak langsung pada 174 sektor turunannya. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kami mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi," kata Doni.
Dalam hubungan kemitraan tersebut, Subardi mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
"Peran BUMN seperti Bank BTN juga perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah," ujar Doni.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu menyebut peluang bisnis pembangunan perumahan sangat potensial. Apalagi masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga muda (kelompok usia milenial) yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
"Kami berharap pemerintah daerah turut mendukung realisasi program sejuta rumah. Kami juga meminta pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan," imbuhnya.
Saat ini terdapat backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat sebanyak 12,7 juta unit. Kondisi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Komisi VI DPR. Begitu pun dengan segmentasi pasar mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah sampai real estate.
"Backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit. Tentu Komisi VI akan mendukung dengan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Di sisi lain, DPR akan mengawal percepatan implementasi bank tanah untuk ketersediaan lahan agar dan memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga terjangkau," pungkas Doni.
Dalam acara tersebut, hadir Kepala BTN KCP Pemalang Dewi Kamala, BCLU/ Kepala Unit Kredit Consumer BTN KC Pekalongan Asep Tri Handoko. Sosialisasi dikuti oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.(Fahroji)
